MOHD SAPIDIN BIN AMRAN, - (2025) HUKUM POLIGAMI DI MALAYSIA: ANALISIS KASUS MAHKAMAH SYARI’AH RENDAH KLANG SELANGOR. Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) BAB I-III, V - Mohd sapidin bin amran.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL PENELITIAN - Mohd sapidin bin amran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (914kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) fall20250706_0002_compressed-6 - Mohd sapidin bin amran.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas tentang hukum poligami di Malaysia analisis terhadap kasus Mahkamah Syari’ah Rendah Klang Selangor. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penetapan hukum poligami di Malaysia, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa mendatang. Poligami diatur dalam hukum Syariah Malaysia, namun implementasinya sering menghadapi tantangan yang kompleks. Studi ini fokus pada kasus-kasus poligami yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, dari tahun 2019 hingga 2023, salah satu kasus yang disabitkan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 123 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 (Pindaan 1988) iaitu Berpoligami Tanpa Mendapat Kebenaran Bertulis Dari Mahkamah Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur poligami diatur oleh undang-undang Syariah, dimulai dengan pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen oleh Mahkamah Syariah, hingga sidang yang mempertimbangkan kesejahteraan keluarga. Keputusan hakim berdasarkan bukti dapat menyetujui atau menolak permohonan, memastikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak. Permohonan poligami sering ditolak di Mahkamah Syariah Rendah Klang karena ketidakmampuan menunjukkan keadilan, bukti kebutuhan, kemampuan finansial, persetujuan calon istri atau wali, serta kegagalan memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan. Mahkamah mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Mahkamah Syariah Rendah Klang menangani kasus hukum keluarga Islam, termasuk perceraian dan poligami, dengan dipimpin oleh Hakim Syarie. Tantangan mencakup kompleksitas dokumen, keterbatasan sumber daya, dan penegakan hukum. Peningkatan sumber daya dan pelatihan diperlukan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item