ZULQADRI, - (2025) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI PARUIK DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV - ZULQADRI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - ZULQADRI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (679kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN - ZULQADRI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (166kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi pelaksanaan pendaftaran tanah Pusako Tinggi Paruik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terjadinya ketidak sesuaian antara sistem hukum nasional yang berbasis administrasi formal dan sistem hukum adat Minangkabau yang bersifat komunal dan matrilineal, serta rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam program pendaftaran tanah. Permasalahan yang dikaji mencakup proses pelaksanaan dan hambatan dalam pendaftaran tanah Pusako Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah Pusako Tinggi Paruik telah mengikuti ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, khususnya dalam hal permohonan pendaftaran oleh kelompok masyarakat hukum adat dan kelengkapan dokumen yang disesuaikan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat hukum sertifikat tanah, yang sebagian besar masih menganggap bahwa pendaftaran hanya sebatas urusan administratif dan tidak memahami perlindungan hukum yang diberikan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa legalisasi tanah pusako melalui sertifikat dapat membuka peluang untuk diperjual-belikan dan mengancam keberadaan nilai-nilai adat, yang selama ini melarang pengalihan hak atas pusako tinggi. Penolakan juga datang dari sebagian ninik mamak yang merasa peran dan kewenangan mereka sebagai pelindung dan pengelola tanah adat terpinggirkan akibat penyederhanaan prosedur administrasi. Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah pusako tinggi belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat adat. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Pusako Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, ATR/BPN

Actions (login required)

View Item