CINDY DWI MEISYAH, - (2025) PERANAN PEMERINTAH DESA SIBIRUANG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI. Laporan thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (bab gabungan) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - CINDY DWI MEISYAH Ilmu Administrasi Negara.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (bab hasil) BAB HASIL - CINDY DWI MEISYAH Ilmu Administrasi Negara.pdf Restricted to Repository staff only Download (898kB)
Preview	Text (surat publikasi) publikasi cindy - CINDY DWI MEISYAH Ilmu Administrasi Negara.pdf Download (337kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun dalam praktiknya diperlukan peran aktif dan selektif pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, seperti di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang hanya menerima alokasi terbatas meski kebutuhan warganya tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Sibiruang Dalam Melakukan Implementasi Program Rumah Layak Huni Penelitian ini menggunakan teori menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2008:194) tentang implementasi kebijakan program yaitu terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan sturktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam penelitian dipilih melalui teknik purposive, dan data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pemerintah desa diimplementasikan dengan cara melakukan sosialisasi kepada warga desa bertujuan untuk mengedukasi warga mengenai tahapan program dengan cara sosialisasi antar warga, melalui media sosial wa grup, dan edaran surat, yang dilakukan dengan komitmen yang rutin. Serta sumberdaya yang digunakan dalam implementasi program terdiri dari dua jenis, yaitu sumberdaya manusia, dan sumberdaya finansial, dan disposisi yang dilakukan sudah sesuai dengan keharusan pemerintah jujur dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, dan untuk pelaksanaan program sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Actions (login required)

View Item