AHMAD MUHTADI, - (2025) DAMPAK REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP BATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) TANPA BAB IV - Ahmad Muhtadi.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV PEMBAHASAN - Ahmad Muhtadi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Surat serah simpan karya ilmiah (AHMAD MUHTADI) - Ahmad Muhtadi.pdf - Published Version Download (352kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pentasharrufan (penyaluran) uang hasil ta’zir bil maal yang diterapkan di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini muncul dari kebijakan lembaga dalam menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap santri yang melanggar aturan pondok, seperti keterlambatan kembali dari libur panjang atau kelalaian menjaga kebersihan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian mencakup para pengurus pondok dan santri yang mengalami langsung penerapan sanksi. Data dianalisis dengan cara menghubungkan praktik di lapangan dengan ketentuan dalam fiqh muamalah serta pendapat para ulama mazhab. Hasil penelitian menunjukkan penerapan ta’zir bil maal dilakukan dalam bentuk penyitaan barang santri yang tidak tertata atau tercecer, serta denda uang bagi santri yang terlambat kembali dari libur. Dana yang terkumpul kemudian ditasharufkan untuk kepentingan yayasan, seperti membeli sabun, peralatan kebersihan, hingga kipas angin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentasharrufan uang hasil ta’zir bil maal tidak dibenarkan oleh syariat, karena praktik ta’zir bil maal di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur rahmaat Al-Faizy termasuk perbuatan yang tidak dibolehkan oleh para ulama fikih. Oleh karena itu, praktik pentasharrufan uang hasil denda di lembaga pendidikan ini perlu ditinjau ulang agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan ketentuan syariat Islam.

Actions (login required)

View Item