GALIH FAJRIANTI, - (2025) DAMPAK REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP BATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV - GALIH FAJRIANTI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - GALIH FAJRIANTI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (682kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) surat pernyataan publikasi - GALIH FAJRIANTI Ilmu Hukum S1 (1).pdf - Published Version Download (394kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisis Dampak Realisasi dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 terkait batasan usia calon kepala daerah, khususnya perubahan penafsiran Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Putusan ini mengubah perhitungan usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur dari "sejak penetapan pasangan calon" menjadi "sejak pelantikan," yang menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah bagaimana dampak realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap batasan usia calon kepala daerah dan Analisis mengenai dissenting opinion pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap batasan usia calon kepala daerah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dan analisis mengenai Dissenting Opinioin pada putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap putusan MA Nomor 23 O/HUM/2024, teknik pengumpulan bahan hukum dengan Studi Pustaka, serta pengolahan dan analisis sumber hukum menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini berdampak signifikan pada tiga aspek: (1) kepastian hukum, di mana terjadi diskrepansi antara teks undang-undang dan implementasinya; (2) konsistensi regulasi, dengan terganggunya hierarki peraturan perundang-undangan; dan (3) prinsip demokrasi, karena berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi elektoral. Selain itu, penelitian ini mengkaji dissenting opinion Hakim Agung Cerah Bangun yang menegaskan bahwa frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" justru diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara efektif. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa putusan MA Nomor 23 P/hum/2024 dapat memberikan ancaman terhadap kepastian hukum, konsistensi regulasi dan demokrasi di Indonesia, dan Dissenting Opinion oleh Dr. Cerah Bangun itu tidak hanya memperaya Diskurs hukum tetapi jua pentingnya menjaga batas kewenangan yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia. Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung, batasan usia calon kepala daerah, uji materiil, kepastian hukum, demokrasi.

Actions (login required)

View Item