MUHAMMAD PAZLI, - (2025) PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN SISTEM MENYENTRUM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

Preview	Text (GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV_compressed - Muhammad pazli Kote.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (HASIL PENELITIAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - Muhammad pazli Kote.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (909kB)
Preview	Text (PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - Muhammad pazli Kote.pdf - Published Version Download (114kB) | Preview

Abstract

Pe.ne.litian skripsi ini dilatarbe.lakangi de.ngan adanya pe.rmasalahan di Kabupate.n Indragiri Hilir te.rkait praktik pe.nangkapan ikan de.ngan cara me.rusak lingkungan se.pe.rti me.nggunakan alat se.trum ikan yang dapat me. rugikan dan me.mbahayakan ke.le.starian sumbe.r daya ikan dan lingkungan atau yang biasa dise.but me.nye.ntrum ikan. Pihak yang be.rwe.we.nang te.rhadap tindak pidana pe. nye.ntruman ikan ini adalah Pe.nyidik Pe. gawai Ne. ge.ri Sipil Pe.rikanan, se. bagaimana ke.we.nangannya diatur dalam Pasal 73 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pe.rubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 te.ntang Pe. rikanan yaitu; me.ngge.le.dah sarana dan prasarana pe.rikanan yang diduga digunakan dalam atau me.njadi te.mpat me.lakukan tindak pidana di bidang pe.rikanan; se.rta me.nghe.ntikan, me.me.riksa, me.nangkap, me.mbawa, dan/atau me.nahan kapal dan/atau orang yang disangka me.lakukan tindak pidana di bidang pe. rikanan. Pe.ne.litian ini me.rupakan pe.ne.litian e.mpiris/sosiologis, yaitu pe.ne.litian lapangan yang me.nggunakan pe.nde.katan yuridis e.mpiris yakni me.lihat se.suatu ke.nyataan hukum di dalam masyarakat. Te.knik pe.ngumpulan data dalam pe.ne.litian ini adalah de.ngan me.lakukan Obse.rvasi, Wawancara, dokume.ntasi, dan studi pustaka. Sumbe.r data dalam pe.ne. litian ini yaitu data prime.r dan data se.kunde. r. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan pe.narikan ke.simpulan se.cara induktif. Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Sistem Menyentrum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan di Kabupate.n Indragiri Hilir be.lum te.rlaksana de.ngan baik se.bagaimana diatur be.rdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pe.rubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Te.ntang Pe.rikanan. Adapun faktor pe.nghambat Kewenangan Penyidikan Ole.h Pe.nyidik Pe. gawai Ne. ge.ri Sipil te.rhadap Pe.laku pe.nye.ntruman ikan di Kabupate.n Indragiri Hilir, diantaranya adalah: (i) faktor sumbe.r daya manusia; (ii) faktor dalam pe.ngawasan; dan (iii) faktor sarana dan prasarana; se. rta faktor ke. sadaran masyarakat. Kata Kunci : Penegakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Menyentrum Ikan

Actions (login required)

View Item