HALIM FAJRI ANANDA, - (2025) PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI KENAGARIAN RANGKIANG LULUIH KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) TANPA BAB IV - HALIM FAJRI ANANDA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) PEMBAHASAN - HALIM FAJRI ANANDA.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) Doc2 - HALIM FAJRI ANANDA.pdf Download (183kB) | Preview

Abstract

"Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya suatu lembaga yang diberi nama Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga ini adalah lembaga adat yang ada di masyarakat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi sebagai wadah untuk mengatur dan melaksanakan kehidupan adat di tingkat Nagari dan berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi Minangkabau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam pasal 7 ayat 1 terdapat 3 poin tugas KAN, yaitu pertama, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh kapalo Nagari, kedua, Menyusun peraturan Nagari Bersama kapalo Nagari, dan ketiga, membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Adapun yang menjadi permasalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok?, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok? serta bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field Research). Lokasi penelitian ini di kenagarian Rangkiang Luluih. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni dari Wali Nagari 1 orang, 1 perangkat Nagari, pengurus KAN 3 orang, Dan masyarakat. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel, informan dalam penelitian ini berjumlah 7 informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui terkait pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini didapati masih kurangnya sosialisasi ke anggota tentang tugas KAN, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses kinerja KAN, seperti, minimnya sosialisasi, kurangnya komunikasi antara KAN dengan wali Nagari. Dalam perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan tugas KAN merupakan manifestasi dari prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana tercermin dalam konsep islam."

Actions (login required)

View Item