MUHAMMAD FITRA RIZKI, - (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MENGEMIS OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV_compressed - MUHAMMAD FITRA RIZKI Ilmu Hukum S1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - MUHAMMAD FITRA RIZKI Ilmu Hukum S1.pdf Download (573kB) | Preview
Preview	Text SURAT PERNYATAAN_compressed - MUHAMMAD FITRA RIZKI Ilmu Hukum S1.pdf Download (335kB) | Preview

Abstract

Praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih marak dijumpai meskipun telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini pada dasarnya memuat ketentuan terkait rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan ekonomi, dengan akses yang terbatas terhadap pekerjaan layak, fasilitas rehabilitasi, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi perda dalam menangani persoalan tersebut. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 terhadap praktik mengemis yang dilakukan oleh penyandang disabilitas? dan (2) Apa saja faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut terkait praktik mengemis oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perda tersebut diterapkan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, wawancara dengan instansi terkait dan penyandang disabilitas, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 dalam menangani praktik mengemis oleh penyandang disabilitas masih belum optimal, karena terkendala oleh keterbatasan anggaran, data yang belum akurat, kurangnya fasilitas rehabilitasi, minimnya sosialisasi, serta sikap pasif sebagian penyandang disabilitas. Untuk itu, disarankan agar pemerintah segera menyusun perda teknis tentang disabilitas, memperkuat pendataan, meningkatkan sosialisasi yang inklusif, serta menyediakan pelatihan, pendampingan, akses pekerjaan, dan fasilitas rehabilitasi yang memadai, guna mendorong kemandirian dan perlindungan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item