FERI AULIA UR RAHMAN, - (2025) PENINGKATAN KERJASAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV - FERI AULIA UR RAHMAN Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (HASIL PENELITIAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - FERI AULIA UR RAHMAN Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (626kB)
	Text (PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN- FERI AULIA UR RAHMAN Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (141kB)

Abstract

Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar namun pada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di dalam daerah hal ini disebabkan karena beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat namun di sektor produksi belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut produksi perikanan. Peningkatan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan berbagai stakeholder diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama dinas kelautan dan perikanan provinsi riau dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan apa kendala dalam peningkatan kerjasama dinas kelautan dan perikanan provinsi riau dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan kerjasama tersebut belum sepenuhnya optimal karena dihadapkan pada kendala internal dan eksternal, yang dalam perspektif hukum administrasi negara menunjukkan masih lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menghambat kemampuan teknis administratif dalam melaksanakan kerja sama secara efektif. Saran dari penelitian ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau perlu memperkuat struktur hukum dan kelembagaan kerja sama yang dijalankan, dengan memastikan bahwa setiap dokumen kerja sama tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga implementatif dan Pemerintah pusat disarankan untuk menyusun regulasi sektoral yang lebih sinkron dengan kebutuhan daerah, dengan memberikan ruang diskresi yang memadai kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam kerangka hukum yang sah. Kata Kunci : Peningkatan, Kerjasama, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Actions (login required)

View Item