ZULMA YUNITA, - (2025) PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KOTO TIBUN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV_compressed - Zulma Yunita.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - Zulma Yunita.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN - Zulma Yunita.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview

Abstract

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menjelaskan bahwa tujuan didirikannya BUMDes ialah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, Dilihat dari pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di desa Koto Tibun masih banyak terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, yang mana BUMDes di Desa Koto Tibun sudah tidak beroperasi secara optimal lagi, dimana bidang-bidang usahanya tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelit ian ini adalah Bagaimana Pengelolaan dan Apa Faktor Penghambat BUMDes Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Koto Tibun. Penelit ian yang digunakan adalah penelit ian hukum empiris yaitu penelit ian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data skunder melalui wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan penulisan penelit ian ini. Pendekatan penelit ian yang digunakan adalah metode penelit ian kualitat if dengan mengambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelit ian ini adalah berdasarkan Pengelolaan BUMDes Bahwa dar i empat unit usaha yang dibentuk, hanya dua yang masih berjalan, sementara dua lainnya telah berhent i beroperasi. Dua unit yang masih aktif pun belum memberikan manfaat secara merata, karena hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat yang terlibat langsung. Juga pihak BUMDes belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan semesteran dan tahunan kepada pengawas dan penasehat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang disebebkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain: Faktor Eksternal: Minimnya Pendampingan dari Pemerintah dan Pihak Terkait , Persaingan dengan Pelaku Usaha Swasta atau Pihak Luar. Faktor Internal: Kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya partisipasi Masyarakat, kurangnya sumber dana. Kata Kunci : Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa, Desa Koto Tibun

Actions (login required)

View Item