YUSRI, - (2025) RELEVANSI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI PEKANBARU). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI YUSRI - YUSRI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - YUSRI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (628kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernytaan serah - YUSRI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (550kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Yusri, (2025) : Relevansi Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Internasional Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Pekanbaru) Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap semakin meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru, yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganannya. Selain itu, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini mengkaji relevansi prinsip non-refoulement yang ada dalam perjanjian jenewa dengan hukum internasional Indonesia dan penanganan pengungsi Rohingya di kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan sifat deskriptif, menggabungkan pendekatan yuridis empiris dan konseptual untuk menggambarkan relevansi prinsip non-refoulement dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya di Pekanbaru. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, dengan lokasi penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Informan terdiri dari pihak Rudenim dan pengungsi Rohingya, dengan data primer berasal dari lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis terhadap fenomena dan penerapan hukum internasional di tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement memiliki relevansi kuat dalam sistem hukum internasional Indonesia, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip ini tetap diakui dan dijalankan melalui kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Namun, penanganan pengungsi Rohingya di Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketiadaan status hukum jangka panjang, keterbatasan fasilitas, hingga ketergantungan penuh pada lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR. Situasi ini mencerminkan lemahnya kebijakan nasional dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas, penyediaan fasilitas yang lebih layak, dan penguatan pengawasan agar penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih manusiawi, terstruktur, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Non-Refoulement, Pengungsi, Rohingya

Actions (login required)

View Item