Syarifah Aini, - (2025) KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUN GEDUNG (PBG) DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text pernyataan publikasi - SYARIFAH AINI ADMINISTRASI NEGARA.pdf Download (843kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - SYARIFAH AINI ADMINISTRASI NEGARA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL (V) - SYARIFAH AINI ADMINISTRASI NEGARA.pdf Restricted to Repository staff only Download (730kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekanbaru. Perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 menuntut adanya sinergi yang kuat antar aktor pelaksana dalam pelayanan perizinan dan pengawasan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap instansi terkait, yaitu DPMPTSP, Dinas PUPR, Satpol PP, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi belum berjalan optimal. Komunikasi masih didominasi oleh jalur informal, kerja sama belum didukung oleh SOP lintas instansi, sinkronisasi data belum merata karena sistem SIMBG belum terintegrasi sepenuhnya, dan integrasi tindakan di lapangan masih bersifat ad hoc. Dari sisi masyarakat, ditemukan persepsi negatif terhadap keterlambatan proses perizinan serta minimnya informasi terkait prosedur PBG. Kendala utama dalam koordinasi meliputi keterbatasan SDM teknis, belum adanya forum rutin lintas instansi, dan kurangnya integrasi sistem informasi. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung seperti ketersediaan platform SIMBG sebagai sistem digital nasional, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelayanan berbasis daring. Keberhasilan implementasi PBG di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada penguatan koordinasi lintas sektor, pembentukan SOP bersama, dan peningkatan literasi publik terhadap prosedur perizinan bangunan.

Actions (login required)

View Item