ARLI ARDIANTO, - (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
|
Text (BAB GABUNGAN)
GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Arli Ardianto.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB HASIL)
BAB HASIL - Arli Ardianto.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
|
|
Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI)
surat pernyataan bebas Pustaka - Arli Ardianto.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DISDUKCAPIL KABUPATEN ROKAN HULU Oleh : Arli Ardianto NIM : 12170511495 Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dapat diakses melalui perangkat berbasis digital seperti smartphone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dari kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam peningkatan Pelayanan Publik pada Disdukcapil kabupaten Rokan Hulu. Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diluncurkan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edward III yang menekankan pada empat indikator yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap, Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan optimal dimana terdapat beberapa faktor pengahambat jalannya penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mendukung jalannya kebijakan tersebut, selanjutnya tidak adanya anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pelaksanaan IKD tersebut. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Identitas Kependudukan Digital
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | 000 Karya Umum | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara | ||||||||
| Depositing User: | Ms. Ernawati | ||||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 08:17 | ||||||||
| Last Modified: | 01 Jul 2025 08:17 | ||||||||
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/89137 |
Actions (login required)
 |
View Item |