AZZAHRA MARSANDA, - (2025) ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text 1 LENGKAP TANPA BAB 5 - AZZAHRA MARSANDA ADMINISTRASI NEGARA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) 2 BAB 5 - AZZAHRA MARSANDA ADMINISTRASI NEGARA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text publikasi zahra - AZZAHRA MARSANDA ADMINISTRASI NEGARA.pdf Download (377kB) | Preview

Abstract

leks seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan dan keterbatasan infrastruktur jalan. serta rendahnya kesadaran pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Formulasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kimacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan teori formulasi kebijakan model kelembagaan (institutional model) menurut Thomas R. Dye. Metode Peineilitian ini meinggunakan peindeikatan kualitatif deingan meitodei deiskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan masyarakat pengguna jalan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah mencerminkan unsur-unsur dari model kelembagaan. Pertama, otoritas pemerintahan yang sah, yaitu Dinas Perhubungan sebagai lembaga resmi memiliki kewenangan hukum dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lalu lintas. Kedua, kebijakan publik yang bersifat umum atau universal tampak dari upaya pemerintah dalam mengatur lalu lintas demi kepentingan masyarakat luas, seperti pengaturan arus lalu lintas, penertiban parkir liar, dan pengaturan zona rawan macet. Ketiga, peran pemerintah dalam memaksakan kebijakan agar dapat dijalankan secara efektif terlihat melalui kegiatan pengawasan dan penegakan peraturan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan personel, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk efektivitas kebijakan lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Actions (login required)

View Item