NOVIANA EKAWATI HSB, - (2025) PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA PADA KASUS PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELTIIAN (BAB IV) - NOVIANA EKAWATI.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) FILE HASIL PENELTIIAN (BAB IV) - NOVIANA EKAWATI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (369kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PUBLIKASI - NOVIANA EKAWATI.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview

Abstract

Noviana Ekawati Hsb (2025) : Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera pada Kasus Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan, bahwa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, sehingga Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan wewenang yang dimiliki dalam penanganan tindak pidana menemukan hambatan karena harus memberitahukan dan melaporkan kepada penyidik kepolisian, dan tidak dapat dilakukan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri BPPHLHK Wilayah Sumatera pada kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang langsung dilakukan di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi dan anggota PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah sumatera di Pekanbaru, anggota penyidik Polda Riau, serta pelaku. Sedangkan Objek penelitian ini adalah kewenangan PPNS dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan alat pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta dengan analisis data secara kualitatif. Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri BPPHLHK pada kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yakni melakukan penyelidikan dengan melakukan pengumpulan bukti mengenai perdagangaan satwa liar yang ilegal sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dengan petunjuk dan bantuan dari penyidik kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku perdagangan satwa liar secara ilegal. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan PPNS pada kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, antara lain adalah dalam melakukan penyidikan tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan, harus melakukan koordinasi dan diawasi penyidik kepolisian, serta penyidik PPNS pada BPPHLHK tidak dapat menyerahkan secara langsung hasil penyidikannya kepada penuntut umum, tetapi harus melalui penyidik kepolisian. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kewenangan PPNS, dan Perdagangan Satwa Liar.

Actions (login required)

View Item