Syamsuni (2014) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH ). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (585kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (136kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (12kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ( Suatu Pendekatan Fiqh Siyasah). Latar belakang pemilihan judul ini yaituadanya Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Kabupaten Indragiri Hulu yang terlihat tidak dilaksanakan di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu. Maslah pokok penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang kepala desa menurut Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di desa Pulau Sengkilo, apa kendala kepala desa dalam melaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di desa Pulau sengkilo,serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah sepuluh (10) orang, yang terdiri dari satu orang Kepala Desa dan sembilan orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa Pulau Sengkilo. Dikarenakan jumlah populasi sedikit, maka seluruhnya dijadikan sampel (Total Sampling ). Data primer diperoleh dari Kepala Desa dan anggota BPD, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip serta buku-buku yang terkait yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini diketahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu secara umum kurang baik, dikarenakan anggota BPD desa Pulau Sengkilo belum dapat melaksankan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo, hal ini dapat dilihat dari aspek ketidakeaktifan anggota BPD, karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor kendalanya adalah kurangnya pengetahuan Kepala Desa dan anggota BPD tentang Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 ini, rendahnya latar belakang pendidikan Kepala Desa dan anggota BPD desa Pulau Sengkilo,kurangnya kerja sama antara kepala desa dengan anggota BPD, serta rendahnya penghasilan kepala Desa dan anggota BPD sehingga dapat membuat kepala Desa dan anggota BPD tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan desa. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo ini belum berjalan diatas prinsip kemashlahatan umat seperti yang tertuang dalam Fiqh Siyasah Islam. Konsep dasar kepemimpinan yang tertuang dalam Fiqh siyasah yaitu amanah, berlaku adil tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, kebebasan berfikir sesuai syariah, serta menghidupkan prinsip bermusyawarah. Hal ini tidak diterapkan di dalam kepemimpinan kepala desa di Desa Pulau sengkilo.

Actions (login required)

View Item