DODO RESTU PRATAMA, - (2025) PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text 1 LENGKAP TANPA BAB 4 - Dodo restu pratama.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 2 BAB 4 - Dodo restu pratama.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text publikasi dodo - Dodo restu pratama.pdf Download (101kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya Pengungsi Luar Negeri di Rumah detensi imigrasi Pekanbaru. Permasalahannya adalah Bagaminana Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan Pengungsi Luar Negeri menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan serta Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kementerian Hukum dan HAM di Kota Pekanbaru. Tujuannya metode penelitian mencakup jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Deskriptif Empiris, informan penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Bagian Umum, dan Pengungsi Luar Negeri. Sumber data penelitian yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Teknik pengambilan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan ini Analisis Data Deskriptif Kualitatif. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM, melalui Rudenim Pekanbaru, telah menjalankan peran dalam penanganan pengungsi luar negeri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, antara lain melalui pendataan, penempatan sementara, serta koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta belum adanya regulasi teknis yang mendetail. Dari perspektif kharijiyyah penanganan pengungsi yang di lakukan negara sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam dalam hubungan internasional. Konsep hifz al-nafs (menjaga jiwa), al-adl (keadilan) karamah insaniyyah(penghormatan terhadap martabat kemanusiaan), dan musta’min (perlindungan bagi warga asing), menjadi landasan utama dalam pemberian perlindungan kepada pengungsi. Negara berkewajiban memberikan jaminan keselamatan dan hak-hak dasar kepada pengungsi yang mencari perlindungan dari konflik dan penganiyaan di negara asalnya. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam konvensi 1951, tindakan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM mencerminkan implementasi nilai nilai islam dalam kerangka fiqh kharijiyyah.

Actions (login required)

View Item