ADINDA RISTI WAHYUNI HARTATO, - (2025) PELAKSANAAN HAK CUTI HAID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT. INDAH KIAT PULP & PAPER PERAWANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text pernyataan upload dinda - adinda risti Wahyuni Hartato.pdf Download (563kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI ADINDA RISTI WAHYUNI HARTATO - adinda risti Wahyuni Hartato.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - adinda risti Wahyuni Hartato.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB)

Abstract

ABSTRAK Adinda Risti Wahyuni Hartato (2025): Pelaksanaan Hak Cuti Haid Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT. Indah Kiat Pulp And Paper Perawang Perspektif Fiqih Siyasah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diatur nya pemberian hak cuti haid bagi pekerja perempuan di dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak cuti haid bagi pekerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan hak cuti haid bagi pekerja. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian hak cuti haid bagi para pekerja perempuan oleh perusahaan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan hak cuti haid bagi pekerja perempuan, dan bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemberian hak cuti haid bagi para pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan pekerja perempuan, serta dokumentasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, dengan menyesuaikan fakta di lapangan terhadap teori hukum positif dan konsep fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak cuti haid di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang masih kurang terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Fiqih Siyasah, walaupun telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan ketentuan: cuti haid diberikan pada hari pertama dan kedua dengan syarat pekerja mengalami siklus menstruasi antara 25–31 hari; di luar rentang tersebut harus disertai surat keterangan dari tenaga medis. Pengajuan cuti dilakukan melalui sistem SAP, dengan prosedur pelaporan ke kepala regu atau admin. Pekerja yang tidak memanfaatkan cuti H1 berhak atas kompensasi berupa uang pembelian pembalut yang masuk ke slip gaji. Namun, terdapat kebijakan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila ditemukan pemalsuan alasan cuti haid. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kebijakan perusahaan umumnya sudah sesuai dengan Pasal 81, meskipun pemberlakuan syarat tambahan seperti siklus menstruasi tertentu dan surat keterangan medis dapat membatasi hak normatif pekerja. Sedangkan dalam perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan hak cuti haid ini sudah mencerminkan perhatian terhadap maslahat perempuan sebagai bagian dari pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan hak-hak rakyat. Meski begitu, kebijakan bersyarat dan sanksi tegas perlu ditinjau ulang agar lebih berkeadilan dan tidak memberatkan pekerja secara sosial maupun psikologis. Kata Kunci: Pelaksanaan, Hak, Cuti Haid, Perspektif, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item