RIDHO DELVINO ILHAM, - (2025) PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN WILAYAH RIAU DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI RIDHO DELVINO ILHAM - Ridho Delvino Ilham.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text BAB IV - Ridho Delvino Ilham (1).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text pernyataan upload - Ridho Delvino Ilham (1).pdf Download (600kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Ridho Delvino Ilham (2025): Peran Ombudsman Perwakilan Wilayah Riau Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah laporan masyarakat terkait permasalahan dalam pelayanan publik di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Ombudsman Wilayah Riau, laporan masyarakat yang masuk dalam kurun waktu 2021–2025 sebanyak 678 laporan. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Padahal, sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin hak warga negara untuk memperoleh layanan publik yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Namun dalam praktiknya, kualitas pelayanan publik masih menghadapi tantangan seperti rendahnya akuntabilitas serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan lembaga pengawas seperti Ombudsman. Penelitian ini memfokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: bagaimana peran Ombudsman Wilayah Riau dalam mengawasi pelayanan publik, apa saja faktor yang mempengaruhi peran tersebut, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peran Ombudsman dalam konteks pengawasan layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima informan, terdiri dari pihak internal Ombudsman dan masyarakat, serta observasi langsung. Sementara itu, data sekunder dan tersier dikumpulkan dari literatur hukum, dokumen resmi, jurnal, dan sumber daring. Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman Perwakilan Riau dalam menjalankan perannya masih belum optimal. Namun demikian, Ombudsman Perwakilan Riau memiliki peran penting dalam pengawasan pelayanan publik, mulai dari penerimaan laporan hingga upaya mediasi dan edukasi. Adapun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya literasi publik masih menghambat efektivitas pengawasan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dan pendekatan berbasis nilai-nilai fiqh siyasah diperlukan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan adil. Kata kunci : Ombudsman, Pelayanan Publik, Pengawasan, Fiqih siyasah

Actions (login required)

View Item