NURHAKIKY, - (2025) ANALISIS PENETAPAN HAKIM NOMOR 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg TENTANG PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - NURHAKIKY Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL (IV) - NURHAKIKY Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (692kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Image to PDF 20250625 17.27.58 - NURHAKIKY Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (610kB) | Preview

Abstract

Latar belakang dalam penelitian adalah bahwa, Perwalian dijelaskan di dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak yang belum cakap hukum semua tindakan hukumnya diawasi oleh orang tuanya, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbutan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Walaupun di dalam ketentuan KHI tertulis dengan jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai wali untuk anak kandungnya, bertanggung jawab terhadap kehidupan dan harta anak. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan deskripsi tersebut, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praksis keperdataan dan ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum islam tersebut. Bahwa terdapat kejadian di lapangan menunjukkan bahwa praktik keperdataan yang ada kurang mendukung implementasi ketentuan yang ada dalam KHI tersebut. Terdapat kasus permohonan perwalian anak yang diaajukan oleh ibu kandung nya sendiri yang terjadi di Pengadilan Agama Pasir Pengarain. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penetapan hakim tentang pe.rmohonan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung pada pe.ne.tapan hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam te.rhadap pe.rmohonan pe.ne.tapan pe.rwalian anak di bawah umur ole.h ibu kandung pada pe.ne.tapan hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka (library research) serta dengan pendekatan yuridis normative, yang memadukan studi pustaka dan studi dokumen penetapan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ibu kandung secara hukum telah menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur setelah ayahnya meninggal, dalam praktiknya, permohonan penetapan perwalian tetap dilakukan untuk kepentingan administratif. Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan asas kemaslahatan anak serta kelengkapan bukti formil, dan akhirnya mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam tinjauan hukum Islam, permohonan ini dapat sesuatu (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب :fiqhiyyah kaidah berdasarkan dibenarkan yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib), karena penetapan wali menjadi syarat untuk mengurus Taspen, yang merupakan hak anak. Penolakan permohonan justru akan menimbulkan kemudaratan bagi anak, yang harus dicegah,yang mana apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan menghilangkan hak-hak pada peninggalan harta ayahnya.

Actions (login required)

View Item