YENI HARIYATI, - (2025) ANALISIS YURIDIS PENCATATAN AKTA KEMATIAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV-1 - YENI HARIYATI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - YENI HARIYATI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (643kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) DOC-20250623-WA0020. - YENI HARIYATI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (115kB) | Preview

Abstract

Akta kematian merupakan bagian penting dari administrasi kependudukan yang berfungsi sebagai bukti autentik kematian seseorang dan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris serta pihak terkait lainnya. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis Pencatatan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis yuridis pencatatan akta kematian oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan bagaimana kedudukan hukum serta perlindungan hak bagi individu yang tidak memiliki akta kematian dalam konteks peraturan daerah tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum perpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder yang bertitik tolak dari data primer, sekunder, dan tersier. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pencatatan akta kematian, termasuk prosedur, jangka waktu dan sanksi administasi. Pencatatan ini penting sebagai bentuk tertib administrasi dan perlindungan hukum bsgi pihak yang ditinggalkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan akses pelayanan, serta kurang optimalnya sosialisasi dan instansi terkait. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap individu dalam kondisi ini perlu diperkuatkan melalui pendekatan pelayanan yang lebih insklusif dan penegakan peraturan yang konsisten. Kata Kunci : Pencatatan, Akta Kematian, Administrasi Kependudukan.

Actions (login required)

View Item