AZIZAH GHAFUR SILALAHI, - (2025) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) TANPA BAB IV - azizah ghafur.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) PEMBAHASAN - azizah ghafur.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (434kB)
Preview	Text (PERNYATAAN PUBLIKASI) surat pernyataan serah simpan karya - azizah ghafur.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan persidangan secara elektronik yang menjadi salah satu terobosan dalam sistem peradilan modern di Indonesia. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menjadi salah satu lembaga peradilan yang menerapkan mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses implementasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah efektivitas penerapan persidangan elektronik di lingkungan pengadilan negeri kelas Ia pekanbaru; dan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan sidang elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggabungkan studi lapangan dan telaah literatur terhadap regulasi, buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik telah berjalan dengan cukup efektif namun masih terdapat hambatannya. Efektivitas pelaksanaan diukur melalui beberapa faktor, diantaranya pertama faktor hukum, Dimana didalam hirarki perundang-undangan ada pertentangan antara Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP. Hal ini tidak seseuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori, Dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Selanjutnya efektivitas lain juga dilihat dari aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam menghadapi tantangan yang ada, pengadilan telah melakukan berbagai langkah strategis seperti penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem pendukung lainnya guna menunjang kelancaran persidangan elektronik di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item