MULIADI (2025) ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI MULIADI - Muliadi 12 (1).pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text BAB IV - Muliadi 12.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (962kB)
Preview	Text pernyataan upload mul - Muliadi 12.pdf - Published Version Download (571kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muliadi (2025): ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Analisis Pada Pasal 4 Ayat 2). Penelitian ini berjudul “Analisis Maqashid Syariah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis pada Pasal 4 Ayat 2)”. Peraturan Pemerintah tersebut melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, suatu ketentuan yang tampaknya tidak sejalan dengan hukum Islam yang memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu. Hal ini menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam bingkai Maqashid Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan Pasal 4 Ayat 2 dalam PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, serta (2) untuk menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer berasal dari PP No. 45 Tahun 1990, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan pendekatan normatif-teologis terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz alnafs), akal (hifz al-„aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam PP No. 45 Tahun 1990 bertujuan menjaga citra dan wibawa aparatur negara serta menghindari konflik rumah tangga yang dapat mengganggu kinerja sebagai abdi negara. Namun, dalam konteks Maqashid Syariah, kebijakan ini dipandang kurang bijak karena menutup kemungkinan syar‟i yang dalam kondisi tertentu bisa menjadi solusi maslahat, seperti kebutuhan akan keturunan atau penanganan masalah sosial tertentu. Oleh karena itu, ketentuan ini perlu ditinjau ulang agar lebih fleksibel terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Kata Kunci: Maqashid Syariah, Peraturan Pemerintah, PNS, Poligami, Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item