NADIRA LISYA, - (2025) ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG PANJANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI NADIRA LISYA - Nadira Lisya.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Nadira Lisya.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernyataan upload - Nadira Lisya.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nadira Lisya (2025): Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang, serta bagaimana peran lembaga tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPBD dalam konteks penanggulangan bencana, khususnya terhadap bencana letusan Gunung Marapi yang berdampak besar terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, yakni dengan menggali data melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung di lapangan. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah kurangnya kesiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, keterbatasan logistik dan tenaga medis, serta minimnya penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendukung juga belum berjalan optimal. Dalam perspektif fiqih siyasah, khususnya pada konsep siyasah tanfidziyah, peran BPBD sebagai bagian dari eksekutif merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan mengedepankan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan („adl), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kata Kunci: BPBD, Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah

Actions (login required)

View Item