NADILA JUPITA SARI, - (2025) ANALISA PELAKSANAAN PASAL 10 PERDA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI MENGENAI PERAN WALI NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI NADILA JUPITA SARI - Nadila Jupita.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Nadila Jupita.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (746kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernyataan - Nadila Jupita.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nadila Jupita Sari, (2025) : Analisa Pelaksanaan Pasal 10 Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Mengenai Peran Wali Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 mengenai tugas dan peran Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa implementasi peran tersebut belum berjalan secara maksimal di lapangan, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran nagari. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1)bagaimana pelaksanaan Pasal 10 Perda nomor7 tahun 2018 mengenai peran Wali Nagari Bukik Batabuah (2) analisa fiqh siayasah terhadapan pelakanaan pasal 10 Perda nomor7 tahun 2018 mengenai peran Wali Nagari Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. informan yaitu Wali Nagari, perangkat nagari, sekretaris BAMUS, Tuo Kampuang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nagari secara umum telah dilakukan, namun masih belum optimal. Hambatan utama berasal dari kurangnya keterlibatan aktif masyarakat, serta keterbatasan SDM dan dukungan anggaran. Namun demikian, dari perspektif Fiqh Siyasah, peran yang dijalankan oleh Wali Nagari sudah mencerminkan tanggung jawab sebagai pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Wali Nagari telah melaksanakan kekuasaan eksekutif dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 10 Perda Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Bukik Batabuah telah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan merata. Kata Kunci: Wali Nagari, Peraturan Daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018, Fiqh Siyasah, Kepemimpinan, Nagari Bukik Batabuah

Actions (login required)

View Item