ADAWIAH, - (2025) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD) BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI NAGARI KOTA NOPAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI ADAWIAH - Adawiah.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Adawiah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (872kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernyataan - Adawiah.pdf - Published Version Download (330kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqih Siyasah Badan Pe.rmusyawaratan De.sa (BPD) me.miliki posisi yang se.tara de.ngan salah satu unsur dari pe.me.rintahan de.sa, yaitu ke.pala de.sa. Langkah ini te.ntu dimaksudkan untuk me.njaga ke.se.imbangan ke.kuasaan antara Ke.pala De.sa se.bagai pe.laksana pe.me.rintahan dan Badan Pe.rmusyawaratan yang ada. Adapun permasalahan dari pe.ne.litian ini adalah 1) Bagaimana pe.laksanaan fungsi Badan Pe.rmusyawaratan De.sa (BPD) Be.rdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Nagari Kota Nopan Ke.camatan Rao Utara Kabupate.n Pasaman Perspektif Fiqih Siyasah. 2) Bagaimana analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah te.rhadap pe.laksanaan fungsi Badan Pe.rmusyawaratan De.sa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Nagari Kota Nopan Ke.camatan Rao Utara Kabupate.n Pasaman. Teknik pe.ngumpulan data yang digunakan adalah obse.rvasi, wawancara dan dokume.ntasi. Teknik analisis data yang digunakan pada pe.ne.litian ini adalah dengan Metode analisis de.skriptif kualitatif. Sumbe.r data prime.r yanag digunakan diambil langsung dari Kepala Desa, Se.kre.taris De.sa, anggota badan pe.rmusyawaratan de.sa, dan masyarakat di Nagari Kota Nopan. Sedangkan sumbe.r data se.kunde.r dilakukan dengan mengambil membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya denga masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di Nagari Kota Nopan ini dengan mengadakan musyawarah desa bersama kepala desa, pemerintahan desa, dan anggota BPD. yang dilakukan dengan satu kali atau dua kali dalam satu bulan. adapun faktor-faktor pendukung fungsi BPD adalah, adanya dana, masyarakat, serta hubungan kerja sama dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat nya adalah, waktu yang dimiliki oleh BPD dan kepala desa dalam berbaur dengan masyarakat, karna antara BPD dan kepala desa juga memiliki kesibukan lain seperti dalam memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah Dusturiyyah belum sepenuhnya terlaksana dan belum sesuai dengan lembaga Ahl- al-Hall Wa al-„Aqdi karena dalam hal peraturan desa BPD sudah pernah mengadakan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas dan merancang peraturan desa.

Actions (login required)

View Item