NADILLA, - (2025) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) TANPA BAB IV - Nadilla.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) PEMBAHASAN - Nadilla.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (596kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Doc5121313 - Nadilla.pdf - Published Version Download (381kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pro dan kontra terhadap sanksi tindakan kebiri kimia yang muncul dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 2016. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap mampu memberikan efek jera, mencegah recidivice dan memberikan perlindungan bagi anak. Di sisi lain, kebiri kimia dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum sanksi kebiri kimia terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak perspektif hak asasi manusia dan bagaimana pengaturan hukum sanksi kebiri kimia di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif, dengan pendekatan Perudangan-Undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Semua bahan hukum yang digunakan yaitu yang terkait dengan hukum pidana, kebiri kimia, kekerasan seksual, dan HAM. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan kedudukan hukum sanksi kebiri kimia sebagai sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual anak sah secara yuridis dan konstitusional sebagai pembatasan HAM yang proporsional sesuai Pasal 28J UUD 1945, yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah recidivice. Kemudian pengaturan sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 menunjukkan komitmen Indonesia melindungi anak korban kekerasan seksual. Indonesia mengadopsi pendekatan seimbang antara penegakan hukum, pencegahan recidivice, dan penghormatan HAM

Actions (login required)

View Item