SABILA ANGELICA, - (2025) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU TAHUN 2024 DITINJAU DARI TEORI KEADILAN HUKUM (JUSTITIA LEGALIS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - SABILA ANGELICA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - SABILA ANGELICA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - SABILA ANGELICA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (326kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Sabila Angelica, (2025) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU- XXI/2023 Tentang Batas Usia Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Justitia Legalis) Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024. Terdapat perdebatan dan kontroversi terhadap putusan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji berdasarkan teori Justitia legalis. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah sesuai dengan teori Justitia Legalis. 2) Untuk mengetahui tentang Ketentuan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terhadap teori Justitia Legalis. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024. Dan objek penelitian adalah Teori Justitia legalis. Sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data didapatkan dari sumber-sumber terdahulu baik itu perundang-undangan, jurnal, dan lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi prinsip teori keadilan (Justitia legalis), Teori ini menegaskan bahwa keadilan dalam masyarakat tercapai jika setiap individu mematuhi hukum yang berlaku dengan tujuan utama tercapainya kebaikan bersama. Konsep ini menjadi salah satu pilar penting dalam filsafat hukum dan implementasi sistem hukum di Indonesia. Impikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaran Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia terdapat implikasi negatif dan positif. Implikasi negatif putusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Partisipasi publik dalam pembuatan norma hukum yang mengatur hak politik warga negara sangat penting untuk memastikan keadilan dan legitimasi. Sedangkan implikasi positif putusan ini memberikan keistimewaan hukum bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, karena mereka diperbolehkan menjadi calon presiden atau wakil presiden meskipun belum berusia 40 tahun. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sistem Pemilu tahun 2024 mengenai batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Teori Keadilan (Justitia Legalis). Oleh karena itu, disarankan perlu adanya pembahasan panjang antara yudikatif dan legislatif melalui keterbukaan dan transparansi agar seluruh masyarakat dapat menerima setiap proses dalam putusan ini. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Teori Justitia legalis

Actions (login required)

View Item