NURLIA, 12120723825 (2025) PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP WARIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELTIIAN (BAB IV) - Nur lia.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (HASIL PENELITIAN) FILE HASIL PENELITIAN(BAB IV) - Nur lia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (1MB)
Preview	Text PUBLIKASI - Nur lia.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview

Abstract

NURLIA(2025) : PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP WARIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,,,Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum pada bab VI pasal 19 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan menggangu ketertiban dengan berkeliaran ditempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa masih banyak waria berkeliaran di kota selatpanjang. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 dan apa kendala dalam menerapkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban terhadap waria dan mengetahui kendalanya ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di daerah kawasan Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan instansi pemerintah terkait yaitu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pelaksanaan Penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan adanya stigma dan diskriminasi, kurangnya pendekatan persuasif dan edukasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak perda, ketiadaan regulasi pendukung dan alternatif solusi, tantangan koordinasi antar instansi. Untuk itu upayanya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi fungsional antar instansi, melakukan penertiban terhadap waria, melakukan sosialisasi kepada waria, melakukan pendataan terhadap waria dan meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemantauan langsung dilapangan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Waria, Ketertiban Umum,

Actions (login required)

View Item