RESI OKTAVIANI, - (2025) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA PADANG. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV - Resi Oktaviani.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (HASIL PENELITIAN) BAB HASIL - Resi Oktaviani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (3MB)
Preview	Text PERNYATAAN PUBLIKASI - Resi Oktaviani.pdf - Published Version Download (330kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Resi Oktaviani (2025) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran di Kota Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Padang, pertumbuhan penduduk juga tidak terlepas dari pesatnya jumlah kendaraan dikota Padang dilihat bahwa Kota Padang mempunyai budaya dan destinasi wisata yang menarik buat dikunjungi banyak orang, hal ini yang memicu timbulnya parkir liar, sehingga dalam hal ini pentingnya pengawasan terhadap perparkiran liar di Kota Padang sebagaimana yang di atur pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih teratur dan mendukung ketertiban umum. Namun, pelaksanaan tugas ini sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, sosial, maupun sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran di Kota Padang. serta apa saja faktor kendala sehingga masih ada pelanggaran perparkiran di kota padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh dari wawancara dengan anggota Satpol PP, dokumen peraturan daerah, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek perparkiran. Masih ditemukan sejumlah pelanggaran berupa penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai lahan parkir tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kurang efektifnya pelaksanaan peraturan ini antara lain adalah terdapat kendala hukum berupa tidak spesifiknya pengaturan mengenai jenis-jenis pelanggaran parkir dan ketentuan sanksi yang diberlakukan, yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum di lapangan, sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan dan penindakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi terkait perparkiran, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelanggaran Perparkiran, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum.

Actions (login required)

View Item