ANISA ZAHARA, - (2025) TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAHKONSTITUSI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - ANISA ZAHARA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text BAB HASIL - ANISA ZAHARA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (3MB)
Preview	Text SURAT PERNYATAAN - ANISA ZAHARA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (78kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Anisa Zahara, (2025) : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Hakim konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2020 yang dapat merusak independensi sekaligus kemandirian hakim konstitusi di indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pengangkatan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi, dan mengetahui bagaimana akibat pengangkatan hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan pemberhentian Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR RI tanpa melalui proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Hakim, Independensi

Actions (login required)

View Item