MHD. AFDAN SAQURO, - (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Muhammad abdan Syakuro.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Muhammad abdan Syakuro.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - Muhammad abdan Syakuro.pdf - Published Version Download (178kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Mhd. Afdan Saquro (2025) : Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dalam perspektif Fiqih Siyasah. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan tradisi lokal. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti infrastruktur desa yang belum memadai dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sosiologis (empiris). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya anggaran, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kepala desa sebagai pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat rakyat dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan desa harus berpijak pada nilai-nilai Islam yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Kata kunci: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Desa Koto Aman, Fiqih Siyasah, implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item