VANES WIRANDA JOVAN, - (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PUPR No.26/PRT/M/2016 TENTANG PERUMAHAN SUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB V VANES - Zaina Putriamelia.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB V VANES - Zaina Putriamelia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (571kB)
Preview	Text (SURAT PERNATAAN PUBLIKASI) surat penyerahan - Zaina Putriamelia.pdf - Published Version Download (46kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2016 tentang perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah diterapkan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari aspek mekanisme pembiayaan, peraturan ini memberikan kemudahan bagi MBR dalam memiliki rumah melalui persyaratan yang sederhana, prosedur fleksibel, dan sistem pembayaran yang disesuaikan. Namun, keterjangkauan cicilan bagi seluruh kalangan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dari segi ketepatsasaran, terdapat kasus di mana masyarakat dengan pendapatan di atas batas maksimal tetap memperoleh rumah subsidi, dengan faktor utama yang diperhitungkan adalah kemampuan membayar cicilan. Risiko penyitaan rumah juga menjadi perhatian jika pemohon gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya pengawasan langsung oleh pihak berwenang, seperti Dinas PUPR di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat melalui Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, bank pelaksana, dan developer, sehingga terdapat celah dalam pengawasan yang dapat menyebabkan penyimpangan. Faktor penghambat implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya pengawasan dan evaluasi, kualitas serta fasilitas perumahan yang belum memadai, lokasi yang kurang strategis, kualitas bangunan yang rendah, ketidaktepatan sasaran penerima subsidi, penyalahgunaan dan investasi oleh pihak tertentu, keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab, serta terbatasnya kapasitas produksi perumahan subsidi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan peningkatan pengawasan, perbaikan kualitas perumahan, serta evaluasi kebijakan agar program perumahan subsidi benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kata kunci:Implementasi kebijakan, perumahan subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah, pengawasan, efektivitas kebijakan

Actions (login required)

View Item