AULIA MUHAMMAD FARHAN, - (2025) PERAN KEPALA DUSUN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2015 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text (GABUNGAN) AULIA MUHAMMAD FARHAN - Aulia Muhammad Farhan.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text pernyataan - Aulia Muhammad Farhan.pdf Download (553kB) | Preview
	Text (HASIL) BAB IV - Aulia Muhammad Farhan.pdf Restricted to Repository staff only Download (973kB)

Abstract

ABSTRAK Aulia Muhammad Farhan (2025): Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini membahas tentang peran Kepala Dusun dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh diaturnya Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015. Peraturan ini menjelaskan tugas yang diberikan kepada kepala dusun, namun dalam praktiknya peran dari kepala dusun kurang terlihat sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja peran dan tugas kepala dusun. Serta kurangnya keikutsertaan kepala dusun dalam urusan administrasi di wilayah kerjanya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk merumuskan kedalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis (empiris). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 di Desa Perawang Barat belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kepala Dusun tersebut meliputi kurangnya sarana dan pra sarana, kurangnya pengawasan pemerintah desa, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya keharmonisan sosial. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran kepala dusun di Desa Perawang Barat belum berjalan dengan sempurna. Peran dari kepala dusun masih belum cukup optimal, ada beberapa faktor yang yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pemerintah di desa ini yaitu: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan pemerintah, dan ketidakharmonisan sosial, namun ada juga faktor pendukung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di desa ini yaitu: Dukungan kepala desa dan aparatur desa, ketersediaan anggaran dan sarana pendukung, pelatihan peningkatan kapasitas dan parsitipasif aktif masyarakat. Dalam Fiqh siyasah tugas kepala dusun di Desa Perawang Barat belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah dusturiah karena menurut hasil penelitian belum transfaransi dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa dan masih kurangnya interaksi dengan masyarakat serta jarang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan desa. Kata Kunci: Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Desa Perawang Barat, Penyelenggara Pemerintah Desa, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item