MUHAMMAD WAHYU RAMADHAN, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI POLRESTA DUMAI. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text (GABUNGAN) TANPA BAB IV - Muhammad Wahyu Ramadhan (1).pdf Download (2MB) | Preview
	Text (HASIL) PEMBAHASAN - Muhammad Wahyu Ramadhan.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
Preview	Text surat publikasi - Muhammad Wahyu Ramadhan.pdf Download (516kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena meningkatnya praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural melalui wilayah hukum Polresta Dumai, yang menjadi salah satu titik strategis jalur laut menuju negara Malaysia. Praktik ini tergolong sebagai pelanggaran serius terhadap hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi jaringan pengiriman PMI non prosedural, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum perdagangan orang terhadap PMI non prosedural dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta pembentukan jejaring informasi. Sementara itu, upaya represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses peradilan terhadap para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan signifikan. Hambatan utama yang dihadapi Polresta Dumai antara lain terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas pendukung, kompleksitas jaringan PMI non prosedural yang kerap menggunakan jalur-jalur tikus untuk menghindari pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, para pelaku sering kali menggunakan modus operandi yang sistematis dan sulit dideteksi, seperti pemalsuan dokumen, penggunaan agen perekrut lokal, dan pengelabuan terhadap korban dengan iming-iming pekerjaan layak dan gaji tinggi di luar negeri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antar instansi, termasuk BP2MI, imigrasi, dan aparat penegak hukum lainnya, guna membentuk sistem pengawasan dan penindakan yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas personel, penyediaan teknologi informasi yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus dijadikan prioritas, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pekerja Migran Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polresta Dumai, Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item