SOFIA HARDANI, - (2025) ATURAN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI ARIF RAHMAN ZULTI - arifkota padang.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - arifkota padang.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (876kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN ARIF - arifkota padang.pdf - Published Version Download (548kB) | Preview

Abstract

Aturan Perkawinan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Mashlahah Mursalah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Fenomena prajurit TNI yang wajib mengantongi izin tertulis dari komandan sebelum menikah, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, sering kali menjadi hambatan. Proses perizinan yang memakan waktu lama terasa memberatkan, terutama bagi anggota yang sedang pendidikan. Padahal, dalam hukum Islam, perkawinan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana aturan perkawinan TNI menurut Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014, serta bagaimana tinjauannya dari perspektif Mashlahah Mursalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dua aspek krusial: pertama, menguraikan aturan perkawinan bagi anggota TNI sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014; kedua, menelaah tinjauan perkawinan TNI dari perspektif Mashlahah Mursalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi hukum dan syariat terhadap pernikahan prajurit TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah kitab-kitab yang relevan, serta metode dokumentasi dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, berfokus pada bahan hukum primer berupa Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Proses analisis data meliputi tahapan reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian ini menunjukkan dua poin penting: 1. Izin perkawinan bagi prajurit TNI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, adalah regulasi krusial yang menjaga keseimbangan antara tugas negara dan kehidupan pribadi prajurit. Aturan ini sangat sejalan dengan prinsip syariat Islam, yakni untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. 2. Peraturan tersebut memiliki justifikasi yang kuat dari perspektif Mashlahah Mursalah. Penerapannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dengan mencegah potensi dampak negatif bagi keluarga prajurit, menjaga integritas institusi TNI, dan memastikan ketertiban dalam masyarakat secara luas. Kata Kunci : Pe.rkawinan TNI, Pe.raturan Panglima, Mashlahah Mursalah, Panglima, Aturan.

Actions (login required)

View Item