NURUL AZMI KHADIJAH. S, - (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR: 4/PID.SUS-TPK/2017/PN PEKANBARU TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI NURUL AZMI KHADIJAH S - Nurul Azmi.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Nurul Azmi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN UPLOAD - Nurul Azmi.pdf - Published Version Download (570kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nurul Azmi Khadijah. S (2025): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 4/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pekanbaru Tentang Tindak Pidana Korupsi Bersama-Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perspektif Fiqih Siyasah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 4/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pekanbaru terkait tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan ini menyangkut penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan dalam fiqih siyasah. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis hukum positif terhadap putusan tersebut, bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap korupsi bersamasama, dan bagaimana relevansi putusan tersebut terhadap prinsip keadilan menurut fiqih siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data terdiri dari sumber primer berupa salinan putusan pengadilan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta sumber sekunder berupa buku-buku dan literatur hukum dan keislaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menggali substansi putusan dan menilainya dalam kerangka hukum Islam, khususnya fiqih siyasah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pekanbaru secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam hal pembuktian dan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama. Namun, berdasarkan analisis fiqih siyasah, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syari‟at Islam. Dalam konteks fiqih siyasah, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan umat, pemulihan amanah publik, dan pencegahan struktural. Dengan demikian, putusan pengadilan tersebut secara umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari‟at Islam, namun implementasinya perlu lebih ditekankan pada pemulihan nilai keadilan yang hakiki sebagaimana diatur dalam fiqih siyasah. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,Putusan Hakim, Korupsi Bersama-sama, Perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pekanbaru, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item