TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH ATAU PREMI BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)

Yola Oktarifa Arwana, - (2025) TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN UPAH ATAU PREMI BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK DI LAPAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text (Bab Gab)
GABUNGAN KECUALI BAB IV YOLA.pdf - Published Version
Download (6MB) | Preview

Text
BAB IV Ola.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (391kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam implementasi kebijakan Upah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin hak narapidana untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari sistem pembinaan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya transparansi dalam pembayaran, keterlambatan distribusi upah, serta ketidaksesuaian jumlah upah dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru, mengkaji pengaruh kebijakan tersebut terhadap proses rehabilitasi narapidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan narapidana dan petugas pemasyarakatan, serta studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kebijakan Upah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru belum berjalan optimal. Banyak narapidana tidak menerima upah yang layak atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam sistem pembayaran menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme administrasi, peningkatan pengawasan dari pihak berwenang, serta transparansi dalam pengelolaan upah agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi narapidana.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Contributors: