GEBBY MIRANDA PUTRI ROSADI, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Gebby Miranda, (2025): Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan terjadi nya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu namun tetap beroperasi. Dimana tidak sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum sosiologis yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber secara langsung dengan melakukan wawancara ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari beberapa responden. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum terlaksana dengan baik, dan faktor yang menjadi penghambat proses penegakan hukum tidak dapat diajalankan, dimana masyarakat yang kurang aktif untuk mengetahui dan memahami mengenai tentang izin dan pelanggaran berdirinya perkebunan kelapa sawit , kurangnya koordinasi dan keterbukaan informasi penegak hukum dengan instansi dinas perkebunan, kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang perkebunan, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan izin usaha perkebunan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perusahaan Perkebunan, Izin

Actions (login required)

View Item