SHAIDATUL AINI, - (2025) TINJAUAN HUKUM RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

BSTRAK SHAIDATUL AINI (2025) : TINJAUAN HUKUM RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN Kehadiran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sejatinya bertujuan untuk membantu DPR dalam meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas OJK berbasis pada pengawasan. Namun demikian, apabila ditinjau dari tugas dan kewenangannya, Badan Supervisi OJK mempunyai ketersinggungan terhadap independensi OJK dalam menetapkan kebijakan di sektor jasa keuangan. Permasalahan pada penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana konsep dan ruang lingkup pengawasan Badan Supervisi OJK dalam mengawasi OJK? Kedua, bagaimana relevansi pembentukan Badan Supervisi OJK terhadap independensi OJK? Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas serta kewenangan Badan Supervisi OJK. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi intervensi Badan Supervisi OJK terhadap independensi OJK. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah statute approach, conceptual approach dan analytical approach dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, keberadaan Badan Supervisi OJK berperan untuk menghindari OJK menjadi lembaga superbody melalui pengawasan dengan prinsip check and balances yang berasal dari DPR. Namun demikian, cakupan pengawasan (internal atau eksternal) masih menemui ambivalensi. Kedua, Badan Supervisi OJK mempunyai kecenderungan mempengaruhi independensi OJK. Dikatakan demikian sebab belum ada standar sejauh mana pemantauan Badan Supervisi OJK dalam mengawasi OJK. Tidak hanya itu, keikutsertaan Badan Supervisi OJK dalam menyusun laporan kinerja OJK dapat mengancam efektivitas pengambilan kebijakan OJK yang seharusnya bebas dari intervensi. Kata Kunci: Badan Supervisi OJK, Independensi, Pengawasan, OJK

Actions (login required)

View Item