ADHITA DWI UTAMI, - (2025) PRAKTIK PENERAPAN TARIF HARGA ANGKUTAN BENDI DI KOTA WISATA BUKITTINGGI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Adhita Dwi Utami, (2025): Praktik Penerapan Tarif Harga Angkutan Bendi Di Kota Wisata Bukittinggi Perspektif Fiqh Muamalah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik ketidaksesuaian tarif harga bendi di kawasan wisata Jam Gadang, Bukittinggi, yang dinilai tidak transparan dan menimbulkan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi jasa transportasi tradisional bendi. Dalam fiqh muamalah, prinsip keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi merupakan syarat sah yang harus dipenuhi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan harga yang tidak logis, meskipun rute dan jarak tempuh perjalanan sama, tanpa adanya kesepakatan awal yang jelas antara kusir dan penumpang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana praktik penerapan tarif harga bendi di Bukittinggi, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perbedaan tarif, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan tarif harga bendi dari perspektif hukum ekonomi Islam, serta mencari solusi agar praktik tersebut dapat sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terhadap penumpang dan kusir bendi, serta dokumentasi, populasi dari penelitian ini adalah 150 kusir bendi dan penumpang yang memakai jasa bendi pada saat penelitian, sampel diambil secara accidental sampling dengan jumlah sebanyak 15 kusir bendi dan 10 orang penumpang. setelah data terkumpul, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penetapan tarif bendi di Bukittinggi masih belum konsisten dan tidak mengikuti aturan resmi dari dinas pariwisata. Faktor penentuan tarif harga bendi masih sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif kusir terhadap penampilan dan gaya bahasa penumpang, serta belum adanya standar tarif yang konsisten dan transparan. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, sehingga menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan tarif yang adil dan terbuka oleh pihak terkait agar tidak merugikan penumpang serta tetap menjaga kelestarian bendi sebagai transportasi tradisional dan ikon budaya wisata Bukittinggi. Kata Kunci: Tarif Bendi, Fiqh Muamalah, Gharar, Keadilan

Actions (login required)

View Item