KHADIJAH HASIBUAN, - (2025) PERLINDUNGAN HAK BAGI KONSUMEN TERHADAP DISTRIBUSI AIR BERSIH (STUDI KASUS DI PDAM TIRTA TERUBUK CABANG DURI KABUPATEN BENGKALIS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI KHADIJAH Bab Gab.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI KHADIJAH Bab Hasil.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hak konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak atas distribusi air bersih. Secara normatif, negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan air secara adil, merata, dan berkesinambungan. Namun dalam kenyataannya, masih terjadi ketimpangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, di mana masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses air bersih secara konsisten dari PDAM Tirta Terubuk Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara terhadap konsumen dan pihak PDAM Tirta Terubuk Cabang Duri. Penelitian difokuskan pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen serta faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak atas distribusi air bersih di Kecamatan Mandau. Analisis dilakukan untuk memahami kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan, serta menelaah tanggung jawab PDAM sebagai pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan jaringan distribusi, jadwal pendistribusian yang tidak menentu, hingga ketidakseimbangan pelayanan antarwilayah yang berakibat pada ketidaksetaraan akses air. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan, kurang responsifnya penanganan keluhan, dan belum diterapkannya sanksi terhadap penyedia layanan yang tidak menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, perlu penguatan instrumen hukum, perbaikan tata kelola PDAM, dan peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak konsumen benar-benar terlindungi. Kata Kunci: Air, Distribusi, Konsumen, PDAM, Perlindungan

Actions (login required)

View Item