SOVIE FADILA, - (2025) PELAKSANAAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MENGATASI MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI DESA TELUK SONO KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (805kB)

Abstract

Wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika ditegaskan dalam pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan maksud mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Teluk Sono. Adapun faktor penghambat pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap sesuatu yang terjadi dilingkungan mereka, selain itu masyarakat juga masih takut dalam memberikan informasi ataupun melaporkan kepada pihak berwajib apabila mereka melihat adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka. Kata Kunci: Wewenang Kepolisian, Mengatasi Masyarakat, Penyalahgunaan Narkotika

Actions (login required)

View Item