SEPTI KHAIRANI FITRI, - (2025) KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI FUL KECUALI BAB IV SEPTI KHAIRANI FITRI.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV SEPTI KHAIRANI FITRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (884kB)

Abstract

ABSTRAK Septi Khairani Fitri, (2025) Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Medan) Penelitian Ini untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan tata usaha negara medan.. Dalam pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik belum tercantum pada undang-undang hukum acara tata usaha negara melainkan mengacu pada aturan hukum umum yang tertera dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan secara kedudukan alat bukti elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara sangat penting mengingat saat ini banyak administrasi publik mengadopsi sistem digitalisasi untuk efisiensi dan transparansi dalam beracara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan agar terciptanya layanan yang prima. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriftif analisis. Penelitian ini dilakukan langsung kelapangan yang berlokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang hakim dan 2 pengacara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diambil dari informan dengan wawancara. Teknik Pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Jenis analisis dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Dari penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan. Namun, untuk mempertimbangkan alat bukti elektronik dipersidangan hakim bertolak pada Undang-Undanng Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan masih memerlukan digital forensik guna menguji keabsahannya sebagai alat bukti dan pihak yang mengautentikasi keaslian dari alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan. Alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti yang tertera didalam Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Walaupun belum terdapat aturan khusus yang tercantum dalam hukum acara tata usaha negara tetapi tidak serta merta membatasi alat bukti elektronik tetap digunakan pada proses pembuktian tata usaha negara. Hakim sebagai penilai alat bukti tetap menerima dan menimbang alat bukti elektronik dipersidangan selama tidak disangkal oleh para pihak. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kedudukan, Alat Bukti Elektronik

Actions (login required)

View Item