NURUL AINI, - (2025) SISTEM PEMBAGIAN UPAH GROUP REBANA NURUL HIKMAH DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Nurul Aini, (2025): Sistem Pembagian Upah Group Rebana Nurul Hikmah Di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian dalam sistem pembagian upah di Group Rebana Nurul Hikmah, di mana 2 orang dari 1 keluarga hanya dihitung sebagai 1 orang dalam penerimaan upah. Kebijakan tersebut dianggap mengabaikan prinsip keadilan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota group. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu? 2) Bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Populasi penelitian mencakup 23 orang yang terdiri dari ketua, bendahara, dan anggota pemain Rebana. Kare.na jumlah populasi sebanyak 23 orang, maka peneliti mengambil 13 orang sebagai sampel dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah ini dimana dua orang dalam satu keluarga dibayar satu orang tidak diperbolehkan jika menimbulkan ketidakadilan atau tidak mendapatkan persetujuan semua pihak. Idealnya, upah dibagikan berdasarkan apa yang dikerjakan, bukan hubungan keluarga. Jika kebijakan ini tetap ingin diterapkan, maka harus disepakati bersama melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota. Sedangkan dalam tinjauan Fiqih Muamalah tidak boleh ada kerugian atau saling merugikan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar lebih adil dan mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota melalui musyawarah. Kata kunci: Fiqh Muamalah, Upah, Keadilan

Actions (login required)

View Item