HAVIS, - (2025) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (STUDI DI KOTA PEKANBARU). Skripsi thesis, UNIVERSIITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text FILR LRNGKAP KECUALI HASIL PENE;ITIAN (BAB IV).pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) FILE HASIL PENELITIAN(BAB IV).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (569kB)

Abstract

Havis (2025): Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea dan CukaiNMBerdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeanan (Studi di Kota Pekanbaru) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku penyelundupan dan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, tingkat penyelundupan barang ilegal, seperti pakaian bekas dan barang elektronik, tetap tinggi. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa terdapat peningkatan kasus penyelundupan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini belum cukup efektif dalam menanggulangi masalah Penyelundupan barang impor di kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru, berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi undangundang tersebut,serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan efektivitas hukum, data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Bea dan Cukai serta pelaku usaha, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur dan dokumen resmi terkait, dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberikan kewenangan sebagai penegak hukum dibidang penyelundupan barang impor yang berdiri dibaris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeananan. Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang impor sehingga tidak ada pelanggaran aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah menindaklanjuti setelah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam hal ini penyelundupan barang impor yakni dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, faktor ekonomi dan sosial serta kondisi geografis. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelundupan Barang Impor, Kepabeanan.

Actions (login required)

View Item