Raka Arzikin Muhammad, - (2025) Koherensi Pancasila Dan Teori Hukum Integratif Dalam Membangun Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (812kB)

Abstract

ABSTRAK Raka Arzikin Muhammad, (2025): Koherensi Pancasila Dan Teori Hukum Integratif Dalam Membangun Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis koherensi antara nilai-nilai Pancasila dan Teori Hukum Integratif dalam membangun demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara frasa "secara langsung dan demokratis" dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang hanya menyebutkan "secara demokratis". Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah frasa tersebut sudah koheren dengan nilai-nilai Pancasila dan Teori Hukum Integratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep sistem pilkada dalam konteks frasa "secara langsung dan demokratis" pada UU Pilkada? (2) Apakah frasa "secara langsung dan demokratis" pada peraturan perundangundangan tentang sistem pilkada sudah koheren dengan Pancasila dan Teori Hukum Integratif dalam membangun sistem pilkada di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep system pilkada dalam frasa "secara langsung dan demokratis" pada UU Pilkada serta mengevaluasi koherensi frasa tersebut dengan Pancasila dan Teori Hukum Integratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filsafat. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "secara langsung dan demokratis" dalam UU Pilkada tidak sepenuhnya koheren dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara filosofis, sila keempat Pancasila mengedepankan musyawarah dan perwakilan, yang lebih sesuai dengan sistem pemilihan tidak langsung. Sementara itu, UUD 1945 tidak secara eksplisit mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Teori Hukum Integratif menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan normatif dalam pembentukan hukum, sehingga sistem pemilihan kepala daerah seharusnya lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam UU Pilkada tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, disarankan agar pembuatan peraturan perundang-undangan lebih memperhatikan koherensi dengan norma-norma dasar negara dan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam sistem pemilihan kepala daerah, termasuk mempertimbangkan kembali mekanisme pemilihan melalui perwakilan untuk daerah yang rentan terhadap konflik dan politik uang. Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, Pancasila, Teori Hukum Integratif, Koheren.

Actions (login required)

View Item