Fany Mellia Asnita, - (2025) Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kepolisian Sektor Kampar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (344kB)

Abstract

ABSTRAK Fany Mellia Asnita (2025) Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kepolisian Sektor Kampar Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum guna menanggulangi kejahatan tersebut. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun Banyak korban merasa bahwa aparat kepolisian belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan penanganan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kasus hanya sampai pada tahap pelaporan tanpa tindak lanjut yang jelas, yang menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Kampar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat kepolisian, korban, dan pihak terkait, serta didukung oleh data sekunder dari dokumen resmi. Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pada tahun 2022–2024, Polsek Kampar menerima 11 laporan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dari jumlah tersebut, hanya 6 kasus yang mencapai tahap P.21, sementara 5 kasus lainnya tidak terselesaikan, penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor di Kecamatan Kampar belum berjalan dengan maksimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku, Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor meliputi aspek pembuktian, sering kali minimnya alat bukti menyulitkan proses penyelidikan dan pembuktian di Kepolisian, Kemudian kesadaran hukum masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat lainnya, di mana masyarakat cenderung enggan melaporkan kejahatan karena ketidakpercayaan terhadap aparat atau lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Kepolisian Sektor Kampar

Actions (login required)

View Item