ALWI ARRAHMAN ROLIN, - (2025) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN TAPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Alwi Arrahman Rolin, (2025): Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi oleh Badan Usaha Milik Desa, merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya guna kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung? 3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung? Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset lapangan (Field Resech), yang berlokasi di Desa Sumber Makmur, yang terletak di Kecamatan Tapung. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Para informan dalam studi ini mencakup semua pengurus BUMDesa. Metode sampel yang diterapkan adalah total sampling, di mana seluruh populasi diambil sebagai sampel. Selain itu, analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa tersebut belum dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam penerapannya masih dapat kendala yang terjadi seperti pengelolaan BUMDesa masih belum paham dalam menerapkan dan mengelola aset BUMDesa dan kurangnya sosialisi kepada Masyarakat sehingga Masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal memajukan unit usaha yang ada di BUMDesa. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung di antaranya yaitu adanya komitmen pemerintah desa dan Masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat di antaranya kurangnya anggraran dan kurangnya partisipasi Masyarakat.jika dilihat dari sudut fiqih siyasah sudah sesuai namun belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang di terapkan dalam prespektif fiqih siyasah dan pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan fiqih siyasah tanfidziyyah . Kata Kunci : Pelaksanaan, Badan Usaha Milik Desa, Perspektif, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item