ROBERT LIBRA, - (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN BUKTI DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN HAK ANAK (STUDI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA). Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN DISERTASI KECUALI BAB IV.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Disertasi dengan Judul Rekontruksi Regulasi Penerapan Bukti Digital Dalam Mewujudkan Hak Anak (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dilatar belakangi oleh Perkembangan teknologi yang terus berkembang. Dalam hal pembuktian di Pengadilan juga berkembang terutama dalam hal pengakuan nasab ayah terhadap seorang anak. Bukti digital dapat menjadi bukti yang kuat untuk mengakui kedudukan nasab ayah atas anak tersebut. Hal ini menjadi perhatian penulis ketika melihat teknologi dapat menjadi bukti dalam memperkuat dalih pemohon penetapan anak ketika bapak biologis dari anak tersebut mengelak. Terhadap Munculnya Bukti Digital tersebut terdapat kekosongan Hukum dalam Penerapannya Ketika Beracacara di Pengadilan, Kekosongan Hukum tersebut harus segera di isi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Temuan yang dihasilkan, Ternyata Penerapan Bukti Digital dapat Mewujudkan Hak Anak dan Penulis Menawarkan Rekonstruksi Regulasi Dalam Penerapan Bukti Digital yaitu dengan Merekonstruksi Ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menambah Penjelasan dan merekonstruksi ketentuan Pasal 5 Undang undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya Mahkamah Agung harus lebih melek teknologi selanjutnya Harus ada Lembaga Khusus yang harus dibentuk berbasis interkoneksi Sistem untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak diluar Nikah. Kesimpulan dari studi putusan pengadilan yang telah ditelaah, keseluruhannya menggunakan bukti digital dan membuat pandangan hakim menjadi lebih objektif sehingga menimbulkan putusan yang mengakui nasab ayah terhadap anak tersebut. Konteks pengakuan tersebut menjadi sebuah esensi bahwa konsep pengakuan anak tersebut menjadikan hakhaknya terpenuhi dan ayahnya tidak dapat menyangkal bahwa anak tersebut merupakan anaknya sendiri. Dalam beberapa kasus, memang terjadi penyangkalan yang terjadi dan dilakukan oleh ayahnya untuk menghapus tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Melalui bukti digital tersebut, hak-hak anak menjadi lebih terjaga. Selain itu, alat bukti DNA, CCTV dan foto maupun video menjadi eksis untuk menguatkan kedudukan nasab ayah terhadap seorang anak yang sebelumnya ayahnya tidak mengakui anaknya sendiri. Rekonstruksi Regulasi dalam Penerapan Bukti Digital Untuk Mewujudkan Hak Anak Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan Dengan Mempertimbangkan Kondisi Eksisting. Jaminan Pemenuhan Hak Anak berbasis interkoneksi Sistem dapat dilakukan dengan kerja sama lembaga di luar Yudikatif sebagai mitra eksternal untuk efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan atau bisa dibentuk sebuah Lembaga Jaminan Pemenuhan Hak Anak yang sistemnya tersambung kepada Lembaga Peradilan. Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Penerapan Bukti Digital, Hak Anak.

Actions (login required)

View Item